Demokrasi Terpemimpin

Demokrasi Terpemimpin

demokrasi
Pengertian

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, dimana dalam sistem demokrasi ini  seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956

Latar Belakang

Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Ada beberapa hal yang mendasari Presiden Soekarno untuk melontarkan gagasan mengganti Demokrasi Liberal yang sudah tidak bisa mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan dengan Demokrasi Terpimpin.

Selain dasar pemikiran tersebut, ada beberapa bebrapa peristiwa dari berbagai segi yang menyebabkan pemikiran soekarno untuk mengganti sistem dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin semakin kuat, peristiwa-peristiwa yang akhirnya menjadi alasan tersebut yaitu:

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante

Campur Tangan Presiden Soekarno Pada Lembaga Legislatif dan Yudikatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi.

  • Membentuk DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) (Penpres No. 3/1959) Ketua : Presiden Soekarno
  • Membentuk MPRS ( Penpres No 2/1959) Ketua : Chairul Saleh
  • Membubarkan DPR hasil Pemilu (Penpres No/1960) dan Pembentukan DPRGR ( Penpres no 4/1960)
  • Membentuk Front Nasional (Penpres 13/1959) Ketua: Presiden Soekarno Tujuan : Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, Melaksanakan Program Semesta Nasional, Mengembalikan Irian Barat.
  • Pengintegrasian lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif (Penpres no 94/1962)
  • Membentuk MPPR (Penpres no 4/1962)

Dengan adanya sentralisasi tiga kekuasaan negara ini mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam hal urusan negara, sosial dan ekonomi selalu memihak kepada penguasa dengan begitu bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan rakyat telah direnggut oleh penguasa. Sebagaimana yang diungkapkan Montesquieu dalam teori trias politika, Montesquieu berprndapat bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin apabila ketiga fungsi legistatif, yudikatif dan eksekutif tidak dipegang oleh satu orang atau satu badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah.

Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau satu badan penguasa, maka tidak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapelaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan atau rakyat jelata, diserahi tugas untuk menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan individu.”

Referensi:

http://wahyu-setyawan.blogspot.co.id/2012/06/demokrasi-terpimpin-1959-1966.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s