Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman

Klasifikasi sumber keuangan Negara Republik Indonesia

Sumber Keuangan dari Dalam Negeri meliputi :
Perbankan dalam negeri
Nonperbankan dalam negeri:
1. Hasil pengelolaan aset
2. Surat berharga negara neto
3. Pinjaman dalam negeri neto
4. Dana investasi pemerintah
5. Kewajiban penjaminan

Penerimaan Perpajakan:
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
1. Pendapatan pajak penghasilan (PPh)
2. Pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
3. Pendapatan pajak bumi dan bangunan
4. Pendapatan cukai
5. Pendapatan pajak lainnya

Pendapatan Pajak Internasional
1. Pendapatan bea masuk
2. Pendapatan bea keluar

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan sumber daya alam
1. Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
2. Penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)

Pendapatan bagian laba BUMN
1. Pendapatan laba BUMN perbankan
2. Pendapatan laba BUMN non perbankan

PNBP lainnya
1. Pendapatan dari pengelolaan BMN
2. Pendapatan jasapendapatan bunga
3. Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsipendapatan pendidikanpendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
4. Pendapatan iuran dan denda

Pendapatan BLU
1. Pendapatan jasa layanan umum
2. Pendapatan hibah badan layanan umum
3. Pendapatan hasil kerja sama BLU
4. Pendapatan BLU lainnya

Sumber Keuangan dari Luar Neger meliputi :
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
2. Penerusan pinjaman
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter

Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan imbauan).

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah

Objek pemeriksaan BPK

Ranah pemeriksaan lainnya yang menjadi wewenang BPK adalah pemeriksaan kinerja. Dalam hal pemeriksaan kinerja, objek penelitian BPK meliputi kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan/lembaga negara serta lembaga negara lainnya termasuk BUMN.

Adapun pada poin pertama dalam hal pemeriksaan keuangan, objek pemeriksaan BPK untuk pemerintah pusat ialah meliputi; laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), neraca, laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta laporan keuangan perusahaan negara. Sedangkan objek pemeriksaan BPK untuk pemerintah daerah meliputi; laporan realisasi APBD, neraca, LAK dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Faktor penyebab masih maraknya pelanggaran hukum

Masih banyak warga negara yang tidak sadar akan hukum negara
Dan juga masih tidak sedikit penegak hukum yang tidak tegas karena berbagai kepentingan yang ada dibelakangnya.

Solusi untuk mengatasi masalah masih maraknya pelanggaran hukum

Selaku warga negara harus mulai sadar dengan hukum baik saat diawasi maupun tidak, layaknya hukum Tuhan pada berbagai agama dimanapun dan kapanpun kita merasa diawasi langsung olehNya.

Dan untuk penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya tinggalkan semua kepentingan yang lain.

peranan lembaga peradilan dalam menegakan keadilan

Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya . Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan lembaga peradilan.

 

daftar pustaka

http://brainly.co.id/tugas/3512572
http://brainly.co.id/tugas/3691638
http://ilmugali.blogspot.co.id/2014/09/ranah-pemeriksaan-bpk-badan-pemeriksa.html
http://brainly.co.id/tugas/1898289