Ekonomi Liberal

Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut antara lain :

  1. Setelah pengakuan kedaulatan dari belanda pada tanggal 27 desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam hasil-hasil KMB. Beban tersebut berupa uang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam Negara sejumlah 2,8 triliun rupiah.
  2. Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di belanda.
  3. Pemerintah belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cakap untuk mengubah system ekonomi colonial menjadi system ekonomi nasional.
  4. Tidak stabilnya situasi politik dalam Negara mengakibatkan pengerluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
  5. Defisit yang harusnya ditanggung oleh pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar.
  6. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

7 Kebijakan Ekonomi

1. Gunting Syarifuddin

Kebijakan gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan RIS oleh menteri keuangan waktu itu, Syarifuddin Prawiranegara.

2. Program Benteng (Benteng Group)

Gagasan program benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam program kabinet Natsir (September-April 1951). Pada saat itu, Sumitro menjabat sebagai menteri perdagangan. Selama tiga tahun (1950-1953). lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program benteng ini.

Akan tetapi, tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dengan baik, karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan perusahaan nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

Kegagalan program benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Walaupun dilanda krisis moneter, namun menteri keuangan pada pada masa kabinet Sukiman, Jusuf Wibisono masih memberikan bantuan kredit, khususnya kepada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah.

Dengan memberikan bantuan tersebut, diharapkan masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi de Javasche Bank

Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Nasionalisasi de Javasche Bank. Kemudian berdasarkan keputusan-keputusan pemerintah RI No. 122 dan 123, tanggal 12 Juli 1951 pemerintah memberhentikan Dr. Houwink sebagai Presiden De Javasche Bank dan mengangkat Syarifuddin Prawiranegara sebagai presiden penggantinya.

Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

4. Sistem ekonomi Ali-Baba

Sistem ini diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadikusurjo, menteri perekonomian dalam Kabinet Ali Satroamijoyo I. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi.

Dalam kebijakan Ali-Baba, pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Selanjutnya pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga banyak dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

5. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956 ini akhirnya dicapai kesepakatan sebagai berikut :

  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Namun, karena pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan ini, maka pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Pebruari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencaran Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk badan perencanaan pembangunan nasional yang disebut biro perancang negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional.

Pada bulan Mei 1956, biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan lima tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rancana undang-undang tentang rencana pembangunan ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958.

Pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Namun sayang, RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda untuk sementara waktu dapat diredakan dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan (Munap). Ir. Djuanda sebagai perdana menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan itu agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.

Akan tetapi, rencana pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena menemukan kesulitan dalam menemukan prioritas. Selain itu, ketegangan politik yang tak bisa diredakan juga mengakibatkan pecahnya Pemberontakan MMC, PRRI dan Permesta.

Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, diperlukan biaya yang sangat besar, sehingga meningkatkan defisit. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dengan Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak menuju konfrontasi bersenjata.

Sumber:

http://wahyu-setyawan.blogspot.co.id/2012/06/demokrasi-terpimpin-1959-1966.html

http://wiragunas.blogspot.co.id/2015/06/perekonomian-indonesia-masa-demokrasi.html

Demokrasi Terpemimpin

Demokrasi Terpemimpin

demokrasi
Pengertian

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, dimana dalam sistem demokrasi ini  seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956

Latar Belakang

Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Ada beberapa hal yang mendasari Presiden Soekarno untuk melontarkan gagasan mengganti Demokrasi Liberal yang sudah tidak bisa mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan dengan Demokrasi Terpimpin.

Selain dasar pemikiran tersebut, ada beberapa bebrapa peristiwa dari berbagai segi yang menyebabkan pemikiran soekarno untuk mengganti sistem dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin semakin kuat, peristiwa-peristiwa yang akhirnya menjadi alasan tersebut yaitu:

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante

Campur Tangan Presiden Soekarno Pada Lembaga Legislatif dan Yudikatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi.

  • Membentuk DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) (Penpres No. 3/1959) Ketua : Presiden Soekarno
  • Membentuk MPRS ( Penpres No 2/1959) Ketua : Chairul Saleh
  • Membubarkan DPR hasil Pemilu (Penpres No/1960) dan Pembentukan DPRGR ( Penpres no 4/1960)
  • Membentuk Front Nasional (Penpres 13/1959) Ketua: Presiden Soekarno Tujuan : Menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, Melaksanakan Program Semesta Nasional, Mengembalikan Irian Barat.
  • Pengintegrasian lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif (Penpres no 94/1962)
  • Membentuk MPPR (Penpres no 4/1962)

Dengan adanya sentralisasi tiga kekuasaan negara ini mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam hal urusan negara, sosial dan ekonomi selalu memihak kepada penguasa dengan begitu bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan rakyat telah direnggut oleh penguasa. Sebagaimana yang diungkapkan Montesquieu dalam teori trias politika, Montesquieu berprndapat bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin apabila ketiga fungsi legistatif, yudikatif dan eksekutif tidak dipegang oleh satu orang atau satu badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah.

Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau satu badan penguasa, maka tidak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapelaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan atau rakyat jelata, diserahi tugas untuk menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan individu.”

Referensi:

http://wahyu-setyawan.blogspot.co.id/2012/06/demokrasi-terpimpin-1959-1966.html

 

Materi buat besok UAS B.Indonesia

Teks Cerita Sejarah

Struktur Teks Cerita Sejarah
Struktur teks merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Tahukah kalian bahwa teks cerita sejarah disusun dengan struktur teks orientasi cerita sejarah diikuti oleh urutan peristiwa dan diikuti oleh reorientasi? Silahkan lihat dibawah ini agar dapat lebih mudah dipahami.

  1. Orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah.
  2. Urutan Peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis.
  3. Reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan, artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis teks cerita sejarah.
Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Sejarah
Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja (verba) material, dan konjungsi (kata penghubung) temporal. Untuk lebih jelasnya bisa sobat lihat dibawah ini.
  1. Pronomina (kata ganti), merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung.
  2. Frasa adverbial, meupakan kata yang menunjukan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat.
  3. Verba material, merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu.
  4. Konjungsi Temporal (kata sambung waktu), berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan, teks cerita sejarah banya memanfaatkan konjungsi (kata penghubung) temporal.

Teks Berita

Pengertian teks berita
Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita.

struktur teks berita

Struktur Teks Berita
Struktur teks merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Tahukah kalian bahwa teks berita disusun dengan struktur teks peristiwa berita diikuti oleh latar belakang peristiwa dan diikuti oleh sumber berita? Untuk lebih mudahnya bisa dilihat dibawah.

  1. Orientasi berita, merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan.
  2. Peristiwa, merupakan tahap inti dari berita. Pada tahap ini berita dinarasikan sedemikian rupa hingga tersaji beberapa fakta yang dimunculkan kemudian.
  3. Sumber Berita, sumber berita tidak selalu berada di akhir berita, ia bisa berada di dalam berita itu sendiri.
Kaidah kebahasaan teks berita
Ciri kebahasaan teks berita adalah adanya keterangan, verba transitif, dan verba pewarta.
Pengertian Verba Pewarta
Verba pewarta adalah kata yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Verba pewarta ini adalah salah satu ciri kebahasaan yang ada pada teks berita.
Pengertian Verba Transitif
Verba transitif adalah verba yang memerlukan dua nomina, satu sebagai subjek dan satu lagi sebagai objek dalam kalimat aktif. Objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif.
Contoh Verba Pewarta
Berikut akan saya berikan beberapa contoh verba pewarta yang akan saya lengkapi dengan kalimatnya agar sobat bisa lebih memahami apa itu verba pewarta.
  1. Mengatakan : Dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss, itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut.
  2. Memaparkan : Pemerintah memaparkan bahwa nilai rupiah terhadap dollar akan semakin menguat.
  3. Memberitakan : Banyak sekali media yang memberitakan peristiwa terjadinya kecelakaan di Mina, Arab Saudi ketika sedang pelaksanaan ibadah haji.
Contoh Verba Transitif
  1. Akan memulai : Sejumlah pejabat Iran, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, Senin (9/6),akan memulai pembicaraan bersama selama dua hari tentang program nuklir Iran.
  2. Menuduh, menabrak :  Pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan.

Campur Kode

Campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Yang termasuk di dalamnya adalah pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dsb. Campur kode adalah proses yang sama yang digunakan untuk membuat bahasa pidgin, tetapi perbedaannya adalah bahasa pidgin diciptakan di dalam kelompok-kelompok yang tidak menggunakan satu bahasa yang sama, sedangkan campur kode terjadi ketika para penutur multilingual menggunakan satu bahasa yang sama atau lebih.

 Jenis – Jenis Campur Kode

Berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya, Suwito (1996: 92) membedakan campur kode menjadi beberapa macam antara lain.
1. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata
Kata merupakan unsur terkecil dalam pembentukan kalimat yang sangat penting peranannya dalam tata bahasa, yang dimaksud kata adalah satuan bahasa yang berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal atau gabungan morfem.
Contoh :
“Mangka sering kali sok kata-kata seolah-olah bahasa daerah itu kurang penting”. (“Padahal sering kali ada kata-kata seolah-olah bahasa daerah itu kurang penting”). “Padahal sering kali ada anggapan bahwa bahasa daerah itu kurang penting”
2. Penyisipan unsur-unsur yang berujud frasa
Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak prediktif, gabungan itu dapat rapat dan dapat renggang (Harimurti, 2001: 59).
Contoh :
“Nah karena saya sudah kadhung apik sama dia ya tak teken”. (“Nah karena saya sudah terlanjur baik dengan dia, ya saya tanda tangan”). “Nah karena saya sudah benar-benar baik dengan dia, maka saya tanda tangani”.
3. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud bentuk baster
Baster merupakan hasil perpaduan dua unsur bahasa yang berbeda membentuk satu makna (Harimurti, 1993: 92)
Contoh:
Banyak klap malam yang harus ditutup. Hendaknya segera diadakan hutanisasi kembali.
4. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud perulangan kata
Perulangan kata merupakan kata yang terjadi sebagai akibat dari reduplikasi.
Contoh:
Sudah waktunya kita menghindari backing-backing dan klik-klikan. Saya sih boleh-boleh saja, asal tidak tanya-tanya lagi.
5. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud ungkapan atau idiom
Idiom merupakan konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih, masing-masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang lain atau dengan pengertian lain idiom merupakan konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya.
Contoh:
Pada waktu ini hendaknya kita hindari cara bekerja alon-alon asal kelakon (perlahan-lahan asal dapat berjalan). Yah apa boleh buat, better laat dan noit (lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali).
6. Penyisipan unsur-unsur yang berwujud klausa
Harimurti (2001: 110) mendefinisikan klausa sebagai satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat serta mempunyai potensi untuk menjadi kalimat.
Contoh:
Pemimpin yang bijaksana akan selalu bertindak ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan memberi teladan, di tengah mendorong semangat, di belakang mengawasi).

C. Contoh Campur Kode

Ketika berlari pagi melewati hanggar pesawat latih di kompleks pendidikan penerbangan, saya berpapasan dengan mekanik.
Tanya : “Ngapain pagi-pagi udah disini?”
Jawab : “Pesawatnya perlu di run-up, diinspeksi, dicek oli, busi. Leading gear terbuka.
Potongan singkat percakapan diatas menunjukan bahwa terdapat campur kode dalam kalimat-kalimat jawaban yang diberikan oleh mekanik. Apakah mekanik-mekanik ini ingin menampilkan diri sebagai kelompok masyarakat elite, lebih tinggi dari rekan-rekan sekampungnya? Agaknya kalimat-kalimat campur kode tersebut sudah merupakan gaya berbahasa sehari-hari di antara sesama mekanik di lingkungan kerja seperti di hanggar pesawat. Penggunaan campur kode ini didorong oleh keterpaksaan. Konsep seperti “run-up”, inspection (inspeksi), leading gear” seakan-akan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Untuk diketahui, run-up berarti pemanasan mesin pesawat tebang mengikuti prosedur tertentu yang telah ditetapkan. Diinspeksi sama dengan mengadakan pemeriksaan terhadap pesawat terbang yang akan dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Landing gear bukan sekedar roda tetapi alat pendarat pada pesawat tebang, termasuk roda dan ponton (yang khusus dirancang untuk pesawat amfibi).
Ciri khas berbahasa dibidang penerbangan adalah antara lain singkat, jelas, dan tidak berdwimakna. Oleh karena itu penggunaan campur bahasa Inggris dalam berbahasa Indonesia seperti pada contoh percakapan di atas mengacu pada prinsip berbahasa yang singkat, jelas dan tidak berdwimakna, walaupun mekanik itu tidak menyadarinya. Konsep-konsep asing dipungut dari bahasa asal teknologi penerbangan, yang bila dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat menjadi frase atau kalimat yang panjang, kurang jelas dan mungkin bermakna ganda.
Penyebab campur kode demikian adalah suatu keterpaksaan tekhnologis. Dapat dikatakan semacam pemenuhan kebutuhan mendesak (need filling motive). Campur kode karena keterpaksaan teknologi tidak hanya didapati di lingkungan penerbangan, tetapi juga bidang-bidang lainnya seperti perdagangan, perikanan, industri, pelayaran dan sebagainya.
Berbeda dengan campur kode karena keterpaksaan teknologis, kasus penggunaan campur bahasa Indonesia dan Belanda di zaman orde lama atau zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia cenderung dimotivasi oleh usaha para penuturnya menunjukan status keterpelajarannya. Campur kode jenis ini pada umunya hanya terjadi pada situasi berbahasa tidak resmi, dan didorong oleh motif prestise (prestige filling motive).
Sumber:
materikelas.com
Wikipedia
1sajak.blogspot.co.id

Tugas Kewirausahaan

Pengertian Proposal Usaha

proposal usaha ini adalah sebuah dokumen yang disusun oleh seorang pelaku usaha yang mengambarkan usahanya secara keseluruhan termasuk semua unsur-unsur yang terkait dengan usaha tersebut baik unsur internal maupun unsur eksternal.

Pengertian Rencana Bisnis

Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencanarencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistematika Penyusunan Proposal Usaha

Ada beberapa sistematika yang bisa digunakan untuk menyusun sebuah proposal. Salah satu sistematika penyusunan proposal usaha yang tergolong cukup sederhana namun lengkap yakni sistematika proposal usaha yang terdiri dari 6 bagian.

1. Latar belakang

Bagian ini menjelaskan secara singkat mengenai pendirian suatu usaha, persaingan yang dihadapi, peluang-peluang yang masih terbuka, fasilitas usaha yang dimiliki serta prospek usaha tersebut di masa depan.

2. Data pemilik usaha

Bagian ini merinci identitas lengkap pemilik usaha termasuk pendidikan terakhir dan keterampilan atau pengalaman yang mendukung usahanya.

3. Data mengenai usaha

Bagian ini merinci seluruh data yang berkaitan dengan usaha mulai dari nama usaha, alamat usaha, bidang usaha, waktu pendirian usaha dan susunan pengelola usaha.

4. Kegiatan produksi dalam usaha

Bagian ini menjelaskan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan produksi dalam usaha, kapasitas produksi, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi beserta rincian harganya, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi.

5. Kegiatan pemasaran usaha

Bagian ini menjabarkan strategi pemasaran yang digunakan, area-area pemasaran, dan segmen konsumen yang dibidik.

6. Rincian keuangan usaha

Pada bagian ini seorang pelaku usaha harus bisa menyusun rincian keuangan dalam usahanya mulai dari modal awal, biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian peralatan dan perlengkapan, biaya promosi, gaji tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam operasional usaha. Pada bagian ini pula perlu disampaikan keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu usaha.

 

Daftar Pustaka

http://www.banjirpelanggan.com/pengertian-proposal-usaha/
https://id.wikipedia.org/wiki/Rencana_bisnis